Kepada para penganut kepercayaan, spiritualis, supranaturalis, new-age, bahai, jain, tao, judaism, kabbalah, tantra, dzogchen, zen, bon, shinto, sikh, pantheis, atheis, agnostic, sekuler, pluralis, nasionalis, dll atau siapa saja yang peduli dan ingin turut berjuang untuk melawan penindasan dan perusakan bangsa atas nama agama, …siapa saja yg memiliki welas asih kepada kesatuan hati antar umat manusia dan cinta bangsa untuk tidak dieksploitasi berdasarkan identitas,…. silakan segera mengosongkan kolom agama pada KTP mumpung masih bisa. Dan hal itu sudah diatur dan dilindungi oleh Undang-undang no.24/2013 pasal 64 ayat 5 tentang Administrasi Kependudukan yang dirujuk sebagai dasar hukum. Aturan ini sudah ada sejak Pasal 23 Tahun 2006.

Mengosongkan kolom KTP artinya BUKAN tidak bertuhan, tetapi menolak eksploitasi identitas. Ibadah masing2 tetap jalan secara PRIBADI kepada Tuhan Semesta Alam menurut CARA KEBIASAAN masing-masing. Inilah rumusan yang paling sesuai dengan PANTJA SILA yang dikumandangkan oleh bapak pendiri bangsa ini Ir.Soekarno pada pidatonya 01 Djoeni 1945 yg terkenal dengan nama Hari Lahirnya Pantja Sila. Sebelum plokotow G30S/1965 yg mengubah tafsir Pantja Sila menjadi “Pancasila”, khususnya sila Ketuhanan YME menjadi sila “keberagamaan yg diakui politik”…Indonesia TIDAK mencantumkan agama dalam kolom KTP-nya! Karena itu adalah ruang pribadi masing-masing berhubungan dengan khaliknya, bukan komoditi utk didagangkan oleh para politisi busuk.

Pintu sebenarnya sudah dibukakan oleh pemerintah, tapi rakyat masing-masinglah yang menentukan sendiri nasib masa depannya, baik secara pribadi maupun dalam percaturan nasional.

Sebab, bila nganu dibiarkan nanti bila sudah ganti lagi aturannya jadi plowkoto, anda sekalian akan menjadi obyek penderita untuk dipaksain dan diplokotowin, karena mereka memang sah memaksa anda sesuai dengan yg tertulis.

Itu kalau mau rakyat jadi TUAN RUMAH di NEGERI SENDIRI.
Jumlah penganut kepercayaan (de facto) jumlahnya lebih besar daripada jumlah kristen+katolik digabung.

Walau sayang, sudah dibuat lemah batin untuk memperjuangkan nasibnya sendiri.

Oleh karena itu, saat ini marilah bergabung dengan masyarakat yang menolak tegas politisasi agama dibawa ke dalam ruang publik pemerintahan.